Berita

Ini 3 Bahaya yang Akan KPK Hadapi Pasca Penetapan Tersangka Setnov

Bahaya yang Akan Dihadapi KPK – Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menghendaki KPK berjaga jaga tiga hal pasca penetapan Pimpinan DPR Setya Novanto sebagai tersangka persoalan dugaan tindak kejahatan korupsi penyediaan e-KTP.

“Ada berbagai Info dari {beberapa|sebagian|lebih dari satu} kalangan yang mengindikasikan tersedia tiga tindakan potensial berlangsung dan mesti diatasi KPK dan diantisipasi” ujar Bambang, Selasa seperti dikutip dari https://www.arah.com/news.html

“Contohnya pertama, terlalu mungkin, tekanan dari pansus (panitia tertentu hak angket DPR atas KPK) dapat kian keras dan membabi buta untuk menggoyah eksistensi KPK. Kedua tersedia oknum penegak hukum yang dianggap digunakan untuk terpengaruh dan bahkan saling bekerja sama untuk lakukan hal ke satu di atas” tambah Bambang.

“Ketiga, KPK mesti juga berhati-hati serangan balik, baik berwujud kekerasan ataupun kriminalisasi” tambah pria dulu menjabat menjadi wakil ketua KPK periode 2011-2015.

Profesi bekas aktivis antikorupsi tersebut di KPK terganjal sebab beliau menjadi tersangka persoalan pidana pengerahan saksi palsu dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi waktu bertugas sebagai advokat.

Imbuh selanjutnya berkaitan standing Setya Novanto, Bambang mewanti wanti KPK tidak boleh stop di penetapan tersangka saja.

Tambahnya lanjut Bambang, KPK mesti meyakinkan berkas Setya mampu dilanjutkan untuk diuraikan di pengadilan.

Bambang memberitahu bahwa kerja strategis KPK tidak cuma sekadar memutuskan Setya Novanto saja, namun juga mesti meyakinkan sehingga sistem pasca penetapan mampu dilanjutkan sampai ke pengadilan dan persoalan atas Setnov mampu dibuktikan sampai ke level Mahkamah Agung.

“Saya memprediksi KPK telah membawa konsep dan skenario untuk tiga situasi itu” tambah Bambang.

Wiranto: Itu Masalah KPK

Info terpisah yang didapatkan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan HAM Wiranto mengutarakan penetapan Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi tersangka tidaklah suatu hal yang mesti dipermasalahkan.

“Tidak usah ditanggapi, ini hal yang terlalu biasa tersedia seseorang yang dipanggil KPK, sesudah itu menjadi tersangka atau saksi, itu kan persoalan KPK, urusan hukum” paparnya terhadap wartawan di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa.

Wiranto menyatakan, Pemerintah juga Presiden dan jajaran menteri tak dapat mencampuri urusan hukum.

Bekas panglima ABRI itu pun menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai mungkin mundurnya Setya dari jabatan Ketua DPR RI.

“Jangan bertanya saya, bertanya yang bersangkutan” jawabannya singkat.

KPK menginformasikan penetapan Setya Novanto menjadi tersangka dugaan korupsi e-KTP, Senin malam. Setya dikenakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam persoalan ini, KPK pada mulanya telah memutuskan dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, dan juga pebisnis Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong, menjadi tersangka.

Nama Setya nampak dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia dikabarkan mendapat jatah 11 % dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp574 miliar. Setnov yang waktu penganggaran dan pelaksanaan KTP-E itu berlangsung terhadap 2011-2012 menjabat menjadi Pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR.